Daerah pesisir merupakan daerah yang memiliki segudang potensi dan juga masalah. Seringkali potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan. Masalah yang terjadi bisa berupa masalah politik, sosial, tata ruang, lingkungan, sampai pada masalah teknis. Perencanaan daerah pesisir merupakan salah satu hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah karena Indonesia sebagai negara maritim memiliki lautan yang cukup luas.
Masalah yang terjadi di daerah pesisir sangat kompleks dan saling berkaitan sehingga pengelolaan resiko bencana ini tidak dapat dilakukan secara parsial tapi harus secara komprehensif. Masalah yang sering menjadi perhatian pada kawasan pesisir adalah masalah abrasi. Dampak negatif abrasi yang dapat terlihat adalah terkikisnya pantai dan dampak yang tidak dapt terlihat contohnya adalah intrusi air laut. Intrusi air laut ini dapat menyebabakan penurunan jumlah air tanah.
Resiko abrasi merupakan dampak merugikan yang terjadi akibat adanya abrasi. Resiko yang paling nyata adalah semakin berkurangnya luas daratan atau pulau yang terkena abrasi. Setiap tahun garis pantai semakin mundur karena adanya abrasi. Resiko abrasi dipengaruhi oleh hazard, vulnerability dan capacity. Hazard merupakan kondisi yang mengancam dan dapat menimbulkan kerugian baik material maupun non material, dalam hal ini hazard yang dihadapi oleh kawasan pesisir ini adalah abrasi. Vulnerability merupakan kondisi dimana sebuah komunitas rentan terkena bencana abrasi. Capacity merupakan kemampuan daerah pesisir untuk beradaptasi dalam menghadapi bahaya abrasi.
upaya untuk meminimalisir resiko abrasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil hazard dan vulnerability atau dengan meningkatkan capacity daerah pesisir. Hazard dari resiko abrasi sangat susah untuk diperkecil, sementara vulnerability juga tidak mudah diterapkan di Indonesia. Memperkecil nilai vulnerability ini dilakukan dengan membatasi atau melarang komunitas untuk beraktivitas dan tinggal di pesisir. Hal tersebut sangat susah dilakukan karena akan menimbulkan berbagai macam masalah terutama konflik sosial. Memperbesar nilai capacity merupakan solusi yang paling realistis untuk mengurangi resiko abrasi di pesisir.
Peningkatan capacity daerah pesisir untuk mengurangi resiko abrasi harus dilakukan secara komprehensif dan terdapat konsesi yang kuat antara semua pihak yang berkepentingan. Tanpa adanya itu, peningkatan capacity tidak dapat dilakukan dengan baik. Cara peningkatan capacity ini dapat dilakukan dengan adaptasi, mitigasi, dan inovasi sehingga tercipta daerah pesisir yang tangguh. Dari ketiga cara tersebut, mitigasi merupakan upaya yang dapat kita kembangkan dan terapkan rekayasanya.
Mitigasi abrasi di daerah pesisir ini akan dapat meningkatkan capacity dan mengurangi resiko abrasi sehingga akan tercipta daerah pesisir yang tangguh. Beberapa mitigasi yang dapat dilakukan antara lain membuat pemecah gelombang dan tanggul di sepanjang pantai, membuat hutan bakau, membuat rencana tata ruang detail untuk daerah pesisir dan beberapa cara lain.
Membuat rencana detail tata ruang daerah pesisir sangat penting untuk mengatur penggunaan lahan, pengelolaan potensi masalah di daerah pesisir dan mengarahkan pembangunan daerah pesisir. Rencana detail tata ruang ini digunakan untuk membuat zoning kawasan lindung dan budidaya. Setiap persil seharusnya ditentukan guna lahan, KDB, KLB, jumlah lantai agar pembangunan daerah pesisir dapat terarah.
Dalam rencana detail ini juga berisi di mana akan dibangun pemecah gelombang dan tanggul karena pemecah gelombang ini dapat menghambat perjalanan ombak ke pantai. Ombak akan terpecah saat melewati pemecah gelombang sehingga ombak yang mencapai bibir pantai memiliki kekuatan yang lebih kecil. Selain pemecah gelombang pembangunan tanggul di sepanjang pantai juga akan mengurangi resiko abrasi. Tanggul dapat menahan air laut sehingga air laut tidak dapat masuk ke pemukiman penduduk dan memperkuat daya tahan pinggir pantai. Selain itu dalam rencana detail tata ruang hutan bakau seharusnya menjadi kewajiban untuk semua daerah pesisir di Indonesia. Tanaman bakau dapat mengurangi resiko abrasi dan dapat mengurangi resiko intrusi air laut.
Dalam rencana detail dirumuskan pembangunan fisik dan pembangunan sosial ekonominya. Bagaimana pembangunan sosial ekonomi penduduk pesisir akan menetukan keberhasilan pembangunan fisik daerah pesisir tersebut. Pembangunan sosial selain bertujuan membuat keadaan sosial yang lebih manusiawi juga dibutuhkan agar penduduk pesisir dapat mengelola upaya mitigasi terhadap abrasi.
Pembuatan rencana detail tata ruang daerah pesisir sendiri tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan sepihak oleh pemerintah saja atau oleh mesyarakat saja. Rencana detail tata ruang ini harus dibuat bersama – sama oleh semua pihak yang memiliki kepentingan agar rencana tersebut dapat memberi manfaat untuk semua pihak. Terlebih lagi pembuatan rencana yang disetujui oleh semua pihak akan mudah direalisasikan. Rencana detail tata ruang yang benar dan diimplementasikan secara optimal akan dapat meningkatkan kapasitas daerah pesisir dan mengurangi resiko abrasi sehingga daerah pesisir menjadi daraeh yang tangguh.
Kesimpulan
Pengelolaan bencana di daerah pesisir harus dilakukan secara komprehensif sehingga dapat memberi manfaat dalam jangka panjang. Pembangunan daerah pesisir harus melibatkan seluruh pihak yang terkait sehingga rencana pembangunan daerah pesisir dapat diimplementasikan secara optimal. Pengurangan resiko abrasi akan membuat daerah pesisir yang tangguh dan pada akhirnya akan berujung pada keberlanjutan kehidupa daerah pesisir.
Referensi
Asmen I KLH, 1987., Pengelolaan Wilayah Pesisir, Proyek Penelitian, Sumberdaya Laut dan Pencemaran Laut, Jakarta.
Brown. J, Coiling. A, Park.S, Phillips.J, Rothery.D .Wright.J, 1989. Ocean Circulation. The Open University and Pergamon, Oxford.
Gold, 1980., Rrecreation Planing and Design, M.C. Grow Hill Company, USA. Ibnu Pratikno.,2001.,Evaluasi Potensi Wilayah Pantai Untuk Pengembangan Pariwisata di Jepara. Tesis, Program Pasca Sarjana, UGM Yogyakarta.
Rokhim Dahuri, Jakub Rais, Sapta Putra Ginting, M.J Sitepu.,2001, Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
Roychansyah, Sani. 2012. Kuliah Kota Tangguh, Jurusan Teknik Arsitektur dan
Perencanaan, UGM Yogyakarta
ardinaputrirahtama 